Usaha Jepang Hadapi Ekonomi Global

Jepang merupakan Negara terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina dalam sektor ekonomi. Perkembangan ekonomi Jepang tidak dapat terlepas dari sejarahnya dimana Jepang merupakan negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II, namun bangsa jepang dapat bangkit dengan cepat.

Ekonomi global masih membawa dampak lanjutan terhadap ekonomi Jepang. Sentimen terhadap ekonomi negara sakura ini kembali terpukul. Pada triwulan kedua 2016, tingkat PDB hanya mencapai 0,2% saja.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari perekonomian ekonomi terbesar ketiga dunia ini. Belanja konsumen yang rendah dan penurunan ekspor saat Yen menguat sangat mengganggu PDB Jepang. Ketidakpastian global saat ini juga memberi risiko negatif terhadap Jepang.

Lukman Otunuga, Reseacrh Analyst FXTM mengatakan, karena inflasi masih teramat rendah, Bank of Japan sangat diharapkan untuk mengimplementasikan stimulus moneter tambahan demi memicu pertumbuhan ekonomi. “Yen dapat semakin menguat apabila penghindaran risiko karena masalah pertumbuhan global memberi inspirasi bagi investor bullish untuk menyerang” ujar dia,

Dari sudut pandang teknikal, ujar Lukman, nilai tukar Yen terhadap dolar bearish pada rentang waktu harian. “Apabila terjadi breakdown di bawah 101.00 maka akan terbuka jalan menuju 100.00” tandasnya.

berikut beberapa usaha yang dilakukan Jepang untuk menghadapi ekonomi global.

Masih Relevankah Eksistensi GNB Saat Ini?

Apa itu GNB dan bagaimana terbentuknya?

Gerakan Non Blok (GNB) atau bisa disebut Non Aligned Movement/NAM adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok" dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik.

Masih relevankah eksistensi GNB saat ini?

Seperti yang sudah kita ketahui, tujuan dibentuknya GNB adalah untuk menampung negara-negara yang tidak ingin terlibat konflik antara dua blok besar. Adanya GNB mampu membuat negara-negara anggotanya bertahan menghadapi hiruk pikuk konflik kedua blok tersebut terutama saat perang dingin.

Upaya Indonesia dalam Menghadapi AFTA dan MEA

Apa perbedaan AFTA dan MEA?

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara ASEAN guna melahirkan kawasan bebas perdagangan antara negara-negara ASEAN. AFTA sendiri bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis ASEAN di kancah internasional. Adapun harapan dibentuknya AFTA ini adalah agar negara-negara ASEAN bisa menjadi basis produksi dunia.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sendiri adalah masyarakat yang masuk dalam kawasan bebas area atau negara-negara yang masuk dalam AFTA. Hal ini memungkinkan kawasan ekonomi suatu negara yang masuk dalam MEA menjadi lebih luas dengan adanya perekonomian yang mengglobal antara negara-negara ASEAN.

Untuk negara Indonesia, adanya AFTA dan MEA sendiri memunculkan dua kemungkinan yaitu Indonesia akan semakin berkembang menjadi negara pengekspor atau justru Indonesia akan menjadi negara pengimpor. Hal itu tergantung pada kesiapan Indonesia dalam menghadapi kedua hal tersebut.

Indonesia di Era Reformasi

Pengertian Reformasi

Reformasi secara umum berarti perubahan suatu tatanan sistem yang telah ada diganti menjadi tatanan yang baru dengn tujuan ke arah yang lebih baik. Berikut beberapa definisi mengenai remormasi menurut para ahli.

1. Menurut Khan, reformasi adalah suatu perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur,tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama.
2. Menurut Quah, reformasi adalah suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional.
3. Menurut Susanto, dilihat dari aspek perkembangan masyaraka tersebut maka terjadilah keseimbangan antara tuntutan ekonomi, politik, sosial, dan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsensus antara prinsip-prinsip dalam mayarakat.